AMBARA

“Kertas Ujian” Dua Tahun Prabowo ala The Economist: Ketika Pesona Populis Dihantam Realita Anggaran!

​Peringatan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendapat “kado ulang tahun” berupa evaluasi bernada dingin dari London. Laporan dari GetNews.co.id mengulas tajam artikel eksplosif majalah ternama asal Inggris, The Economist, yang menyoroti penurunan drastis tingkat kepercayaan publik terhadap Istana—yang merosot dari puncak kepuasan 81% di tahun pertama menjadi tinggal 45% di evaluasi dua tahun kepemimpinan!

​Artikel yang terbit pada Jumat (23/10/2026) itu membeberkan dua biang kerok utama yang dituduh jadi pemicu merosotnya pesona kepemimpinan populis di tanah air: tergerusnya kepercayaan investor di pasar keuangan serta pembengkakan beban fiskal akibat program-program ambisius skala raksasa.

​Tiga “Ganjalan” Utama Versi Analis London

​Mengapa ulasan The Economist ini terasa begitu “pedas” sekaligus mengocok perut bagi para pengamat ekonomi makro di Senayan? Coba bedah tiga poin utamanya:

  1. ​Duo Program Raksasa: MBG $13 Miliar & 80 Ribu Koperasi Desa: The Economist tak segan-segan menyentil program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran senilai USD 13 miliar (sekitar Rp200 triliun lebih) per tahun, ditambah ambisi mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Media Inggris itu melabeli program-program ini sangat boros anggaran (fiscal strain) namun dianggap belum mampu mendongkrak pendapatan kelas menengah dan menekan pengangguran terdidik.
  2. ​Kepanikan Bursa Saham & Gertakan MSCI: Laporan itu turut “menggarami luka” bursa efek Indonesia yang sempat tertekan sepanjang 2026, makin diperparah oleh ancaman penyedia indeks MSCI yang berniat melempar kasta pasar modal RI jadi standalone market. Meskipun belakangan bursa sempat rebound gara-gara isu Danantara dan Prabowo menegaskan “Indonesia tidak takut pada siapa pun”, The Economist menganggap ketidakpastian regulasi tetap bikin investor asing menahan napas.
  3. ​Mimpi Pertumbuhan 8% yang Ditepuk Realita: Ambisi awal pemerintahan untuk melompatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke angka 8% dilabeli oleh majalah Barat tersebut sebagai sesuatu yang “hampir mustahil” terwujud di tengah perlambatan Foreign Direct Investment (FDI) dan volatilitas harga komoditas global.
​

THE ECONOMIST 2-YEAR PRABOWO ASSESSMENT MATRIX

Pilar EvaluasiSorotan & Kritik The EconomistRespon & Realita Kebijakan Istana
Tingkat Kepuasan PublikAnjlok dari 81% (Tahun I) ke 45% (Tahun II).Ratas Q4 gelontorkan Rp1.300T untuk perkuat bantalan sosial.
Beban Program UnggulanMBG ($13B/thn) & 80rb Koperasi Desa dinilai boros anggaran.DEN terbitkan 7 Rekomendasi untuk audit gizi & efisiensi MBG.
Sentimen Pasar & BursaKritik volatilitas saham & ancaman standalone MSCI.Danantara masuk borong BUMN & Prabowo pasang dada lawan MSCI.

Antara “Kritik Asing” dan Benteng Realisasi Investasi Rp3.923 Triliun

​Sudah jadi tradisi lama: setiap kali media internasional merilis ulasan kritis, kubu pengusung pemerintah akan melambaikan angka-angka riil di lapangan sebagai penyeimbang. Toh, di saat yang sama, realisasi investasi dua tahun pemerintahan Prabowo terbukti tetap sukses menembus Rp3.923 triliun, serta kucuran belanja Kuartal IV senilai Rp1.300 triliun siap membentengi konsumsi dalam negeri.

​Bahkan 7 Rekomendasi Strategis dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka pun sudah secara eksplisit memerintahkan evaluasi total atas ketepatan sasaran bantuan sosial dan kualitas gizi MBG. Artinya, Istana sebenarnya sudah tahu persis di mana letak “kebocoran tangki”-nya tanpa perlu diajari oleh jurnalis di London!

​Penutup: Jangan Cuma Kepanikan Angka, Waktunya Bekerja Nyata!

​Sorotan pedas The Economist harus dijadikan “jamu pahit” bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Rakyat tidak butuh perdebatan angka survei 45% versus 81%, atau perselisihan retorika dengan media asing. Yang dibutuhkan rakyat di tahun ketiga adalah bukti konkret: harga bahan pokok yang stabil (bebas dari 11 sektor mafia pangan), lapangan kerja riil bagi kelas menengah, serta udara bersih bebas asap karhutla!

Lilisatya Wati/Emha Firmansyah/Evi T. J

Foto: BPMI Setpres

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *