JAKARTA — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), resmi dianugerahi penghargaan nasional bergengsi Santri of The Year 2026 untuk kategori Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Provinsi.
Penganugerahan yang diinisiasi oleh Islam Nusantara Center (INC) berkolaborasi dengan Majelis Pesona tersebut diserahkan di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, pada Minggu (25/10/2026), sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Santri Nasional.
Capaian berprestasi ini mengukuhkan rekam jejak kepemimpinan Miq Iqbal yang berakar kuat dari tradisi pesantren. Gemblengan nilai-nilai keilmuan, kedisiplinan, akhlakul karimah, serta tanggung jawab sosial yang diperoleh di pondok pesantren terbukti menjadi fondasi moral dan manajerial yang kokoh dalam memimpin roda pemerintahan daerah.
Penganugerahan Santri of The Year 2026 & Kepemimpinan Publik NTB
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Nilai Kepemimpinan |
|---|---|
| Penerima Penghargaan | Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal). |
| Kategori Penghargaan | Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Provinsi (Santri of The Year 2026). |
| Lembaga Penyelenggara | Islam Nusantara Center (INC) bersama Majelis Pesona. |
| Waktu & Lokasi Acara | Minggu, 25 Oktober 2026 | Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta (Hari Santri Nasional). |
| Nilai Strategis Kepemimpinan | Penguatan kepemimpinan berbasis integritas, empati, dan pengabdian publik berorientasi kesejahteraan rakyat. |
*Sumber: Diskominfotik NTB / Islam Nusantara Center (INC) (Data Diolah)
Menjadikan Jabatan Publik sebagai Sarana Khidmat dan Pelayanan Publik
Dalam visi tata kelola pemerintahan yang diusungnya, Gubernur Iqbal senantiasa menempatkan jabatan kepala daerah bukan sebagai kekuasaan, melainkan sebagai sarana berkhidmat dan melayani seluruh warga NTB secara adil, transparan, dan inklusif.
Penghargaan Santri of The Year 2026 ini menjadi inspirasi nasional bahwa lulusan pesantren memiliki kapasitas manajerial dan intelektual yang berdaya saing tinggi dalam mengelola birokrasi, mengawal pembangunan daerah, serta menghadirkan kebijakan inklusif berbasis kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
