Lombok Timur, Lombok Barat, dan Mataram Jadi Episentrum Krisis. Pemerintah Provinsi Diminta Bertindak Cepat Setelah Data BKN Terkunci.
Krisis 518 honorer di Pemprov NTB ternyata hanya puncak gunung es. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, mengungkapkan fakta pahit: secara keseluruhan, sebanyak 7.523 honorer Non-ASN non-database BKN se-NTB terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
- Inti Krisis: Ribuan honorer ini, yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota, terancam didepak karena mereka tidak bisa diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
- Analisis Getnews: Jika 7.523 orang dan keluarganya kehilangan pekerjaan, ini adalah PHK massal terbesar yang pernah dihadapi NTB, dan dampaknya pada inflasi dan daya beli masyarakat akan sangat buruk.
1. Peta Kerugian: Lombok Timur Paling Parah
Data ini menunjukkan bahwa kegagalan penataan kepegawaian adalah masalah sistemik di seluruh daerah, dengan total mencapai 7.523 orang.
| Wilayah Terpapar Krisis Honorer | Jumlah Honorer Non-Database (Orang) |
|---|---|
| Lombok Timur | 1.692 |
| Lombok Barat | 1.632 |
| Pemprov NTB (Kantor Gubernur) | 518 |
| Total Honorer Non-Database Se-NTB (Terancam PHK) | 7.523 |
- Episentrum: Wilayah yang paling terdampak adalah Lombok Timur (1.692 orang), Lombok Barat (1.632 orang), dan Pemprov NTB (518 orang). Kabupaten/kota lain seperti Sumbawa juga mengalami ancaman PHK massal serupa [https://www.pojoksatu.id/edugov/1086900174/ancaman-phk-massal-di-sumbawa-honorer-non-database-diusulkan-terima-pesangon].
2. Terjepit Aturan KemenpanRB vs. Warisan Kekacauan Pemda
Para honorer ini terjepit di antara dua masalah:
- Aturan KemenpanRB: Honorer tidak bisa diusulkan karena aturan KemenpanRB yang mengunci data mereka. Pemprov NTB menegaskan, mereka harus tetap berpegang pada petunjuk pelaksanaan Kepmen PANRB No. 16 Tahun 2025 [https://kicknews.today/518-honorer-lingkup-pemprov-ntb-terancam-di-phk/].
- Kegagalan Pemda Masa Lalu: Honorer adalah ‘korban’ yang direkrut Pemda di masa lalu tanpa sistem yang jelas. Yusron Hadi mengatakan saudara kita tersebut berharap ada kebijakan lahir dari pemerintah yang berpihak kepada mereka.
- Sentilan Kritis: Honorer yang tidak masuk database otomatis gugur dan terancam PHK [https://www.pojoksatu.id/edugov/1086900059/ratusan-honorer-ntb-ternyata-tak-masuk-database-siap-siap-putus-kontrak]. Pertanyaannya, apakah Pemda akan terus menyalahkan pusat, atau berani mengakui bahwa kegagalan mencatatkan data 7.523 orang ini adalah warisan kekacauan tata kelola yang harus mereka pertanggungjawabkan?
Jika pemerintah serius ingin menata kepegawaian, penataan harus juga mencakup penyelesaian masalah 7.523 jiwa ini. Kegagalan menanggulangi PHK massal ini akan menciptakan bom waktu sosial di hampir semua kabupaten/kota di NTB.
Apakah NTB siap menghadapi 7.523 pengangguran baru? Apa solusi terbaik untuk para honorer ini? Beri pendapat Anda!
Baca juga: Jangan Politisasi 518 Honorer? Ketiadaan ‘Political Will’ Itu Sendiri Adalah Politik Paling Tragis!
Tim Redaksi Getnews
One thought on “NTB Menghadapi ‘PHK Massal’ Terbesar: 7.523 Honorer Terancam Didepak, Siapa Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Database Ini?”