Jangan Politisasi 518 Honorer? Ketiadaan ‘Political Will’ Itu Sendiri Adalah Politik Paling Tragis!

Ketika Pemerintah Minta Dipuji Karena Berani Membuka Kekacauan Masa Lalu, dan Korban Sejati Adalah ‘Kegagalan Tata Kelola’ Selama Bertahun-tahun.

​“Jangan Politisasi 518 Honorer.” Pesan ini muncul dari kanal media sosial Facebook NTB on The Right Track, sebuah upaya counter-narrative yang cerdas. Inti pesannya: Pemerintah sedang reformasi, jangan diserang.

​Tentu, sebagai masyarakat, kita wajib mendukung setiap langkah reformasi. Tapi, mari kita akui, narasi ini memiliki ironi yang pahit: Pemerintah meminta tepuk tangan karena berani membuka masalah yang seharusnya tidak pernah ada. Honorer “gaib” ini adalah bukti nyata dari kegagalan tata kelola yang selama bertahun-tahun memilih jalan aman: diam dan menutupi masalah.

The Irony of Reform: Minta Dipuji Setelah Gagal

​Audit Inspektorat Pemprov NTB yang menggunakan pendekatan ‘by name by address’ adalah instrumen reformasi yang layak diapresiasi. BKD mencatat, 518 honorer tidak ada di database BKN, dan kontrak mereka tidak bisa dilanjutkan pada tahun 2026.

• ​Sentilan ala getnews: Pertanyaannya bukan mengapa baru sekarang terbongkar, melainkan mengapa butuh waktu bertahun-tahun untuk mendeteksi 518 orang yang tidak ada di database BKN?
• ​Analisis Satir: Pemerintah mengklaim ini adalah keberanian karena adanya ‘political will’ yang sebelumnya tidak ada. Tapi, ‘ketiadaan sistem pengawasan yang efektif’ selama bertahun-tahun itu sendiri adalah bentuk ‘politisasi kegagalan’ yang paling fatal. Kegagalan sistemik ini yang menciptakan angka 518 sebagai legacy yang memalukan.

​Korban Sejati Adalah Sistem yang Kacau, Bukan Pelaku Utama

​Narasi ini benar pada satu poin krusial: Sebagian besar dari 518 honorer adalah ‘korban dari sistem yang tidak tertib’.

• ​Dilema Kemanusiaan: Honorer direkrut tanpa mekanisme jelas, bekerja (atau tidak bekerja) tanpa diawasi kehadirannya, dan data kepegawaiannya amburadul. Meskipun sebagian mungkin benar-benar bekerja, kini mereka menghadapi pemutusan kontrak di tahun 2026 karena kegagalan tata kelola yang mereka warisi.
• ​Kritik Keras: Kita diminta untuk tidak menyerang reformasi, tetapi kita tidak bisa diam terhadap budaya politik yang menciptakan sistem kacau tersebut. Jika perbaikan diserang, pemerintah berikutnya akan memilih menutupi masalah—tapi bukankah menutupi kegagalan tata kelola yang bertahun-tahun itu adalah masalah yang lebih besar?

​Reformasi sejati bukan hanya tentang keberanian membuka masalah; itu tentang kemampuan membuat sistem di mana masalah seperti 518 honorer ‘gaib’ tidak bisa terjadi sejak awal.

​Sebagai masyarakat, kita harus membedakan: Kita mendukung audit dan reformasi, tetapi kita mengkritik keras political culture yang selama ini memilih jalan aman, membiarkan Dana Siluman dan Honorer Gaib terus menjadi hantu di birokrasi NTB.

​Menurut Anda, apakah 518 honorer ini hanya korban sistem, atau ada aktor di balik kegagalan tata kelola ini? Jangan ragu berpendapat!

Emha Firmansyah | getnews