Mataram, Getnews – Pelantikan Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025-2030 berlangsung khidmat di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (21/7/2026).
Rangkaian kegiatan diawali dengan bincang bisnis, prosesi pelantikan, hingga Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Agenda ini menjadi bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang akan dimeriahkan jalan sehat pada 25 Juli mendatang.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan rasa syukur atas berakhirnya dualisme di tubuh Dekopin. Menurutnya, kepemimpinan Dekopin pusat kini telah sah di bawah Bambang Haryadi, sehingga tidak ada lagi hambatan legalitas.
Gubernur juga mengingatkan pengurus baru untuk bergerak cepat karena masa jabatan efektif terpotong satu tahun akibat penundaan pelantikan.
“Masa jabatannya 2025-2030, tapi dilantik 2026. Secara de facto, waktu yang tersisa tinggal empat tahun. Jadi harus ‘lari’ karena sudah dapat diskon satu tahun,” ujar Iqbal.
Ia mengibaratkan koperasi sebagai soko guru perekonomian, seperti tiang utama pada rumah adat Joglo yang menjaga struktur tetap tegak. Namun, ia menyoroti kontribusi koperasi terhadap PDB nasional yang masih 1,7 persen akibat lemahnya tata kelola dan citra negatif.
Untuk itu, Gubernur menitipkan dua tugas utama: pembenahan tata kelola SDM dan rebranding citra koperasi di mata publik.
Menjawab tantangan tersebut, Ketua Dekopinwil NTB yang baru dilantik, Anis Mudjahid Akbar, menegaskan pelantikan ini bukan akhir, melainkan titik awal untuk menghadirkan Dekopinwil yang lebih adaptif, progresif, dan relevan.
Anis mengakui potensi besar koperasi NTB yang tersebar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan nyata.
“Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses pembiayaan, kapasitas manajerial yang belum merata, belum optimalnya transformasi digital, hingga jaringan bisnis dan kemitraan strategis yang belum sepenuhnya terbangun,” ungkap Anis.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan koperasi secara mandiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
Sebagai langkah konkret, Dekopinwil NTB telah menjalin kemitraan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, OJK, Bank Indonesia, Perum Bulog, LPDB, serta sektor swasta dan akademisi.
“Bagi kami, dokumen tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen untuk melahirkan program nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh anggota, mulai dari akses pembiayaan, digitalisasi usaha, hingga peningkatan kapasitas SDM,” jelasnya.
Anis menegaskan tekadnya menjadikan Dekopinwil NTB sebagai rumah besar yang inklusif dan jembatan bagi seluruh gerakan koperasi di NTB.
“Dekopinwil NTB siap menjadi mitra strategis dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang bermuara pada pengembangan usaha serta kesejahteraan anggota koperasi di seluruh wilayah NTB,” pungkasnya.
