MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, membuka ruang kolaborasi strategis dengan Indonesia Research Institute Japan (IRIJ) untuk mentransformasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Dalam audiensi yang berlangsung di Mataram, Rabu (15/4/2026), Gubernur menawarkan skema pembiayaan inovatif berbasis syariah guna menghapus beban biaya penempatan bagi para pekerja.
Pendekatan baru ini bergeser dari sekadar penyaluran tenaga kerja menjadi pemenuhan kewajiban internasional dalam melindungi warga sipil, mencakup perlindungan bagi pekerja dan keluarganya pada tahap pra-penempatan, masa kerja, hingga purna-penempatan.
Skema Syariah: Zero Cost dan Investasi Masa Depan
Miq Iqbal menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah mendesain program khusus bersama Bank NTB Syariah untuk mewujudkan keberangkatan zero cost. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terintegrasi, pembiayaan keberangkatan akan ditalangi di depan oleh Bank NTB Syariah, yang kemudian akan diganti oleh perusahaan perekrut di negara tujuan.
”Pekerja yang bekerja di luar negeri akan memiliki akun yang terintegrasi antara negara tempat bekerja dengan Bank NTB Syariah di daerah asal. Dengan pola ini, saat pekerja kembali ke NTB, mereka sudah memiliki modal terkumpul dan bisa langsung memilih instrumen investasi bisnis melalui program khusus Bank NTBS bagi purna-PMI,” jelas Gubernur Iqbal. Skema ini telah mulai diterapkan untuk penempatan di Malaysia dan diharapkan dapat segera direplikasi untuk penempatan di Jepang dan Korea Selatan melalui kerja sama antar-perbankan.
IRIJ: Jembatan Riset dan Tenaga Kerja Tokyo
Vice President & Chief Research Officer (CRO) IRIJ, Dr. Dendi Muhamad, Ph.D., menyambut baik inisiatif tersebut. Sebagai lembaga riset yang dipercaya mewakili Tokyo di Indonesia, IRIJ mencatat adanya urgensi tinggi terkait pemenuhan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di Jepang.
”Banyak perusahaan di Jepang terancam bukan karena kekurangan modal, tetapi karena krisis tenaga kerja. Sejak 2021, kami telah mengirimkan sekitar 300 tenaga kerja melalui pelatihan skill dan bahasa,” ungkap Dendi. Di NTB, IRIJ berencana menjalin kerja sama penelitian, kemitraan bisnis, serta pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) guna memastikan calon tenaga kerja memiliki kualifikasi teknis dan kemampuan bahasa yang sesuai dengan standar konstruksi dan industri di Jepang.
