MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses mengantongi apresiasi dari pemerintah pusat dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, menegaskan bahwa NTB menunjukkan performa pembangunan yang stabil dan tata kelola yang semakin transparan.
Hadir dalam forum strategis di Hotel Lombok Raya tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Keduanya menerima evaluasi komprehensif terkait indikator makro ekonomi serta capaian indeks pencegahan korupsi daerah yang menunjukkan tren progresif hingga tahun 2025.
Dominasi Sektor Pertanian dan Pengangguran Rendah
Restuardy menyoroti bahwa NTB memiliki keunggulan kompetitif pada sektor ketenagakerjaan. Saat ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB berada di kisaran 3 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Capaian ini menjadi modal berharga bagi NTB untuk berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional 2027 yang dipatok di angka 6,3–7,5 persen.
”Sektor pertanian tetap menjadi andalan. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong penciptaan lapangan kerja formal hingga di atas 40 persen,” ujar Restuardy, Kamis (16/4/2026). Ia juga menitipkan pesan agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tetap waspada menjaga kelancaran rantai pasok pangan lokal guna menjamin stabilitas harga di pasar.
Integritas Tata Kelola: Skor MCP KPK 79 Poin
Salah satu poin paling krusial dalam apresiasi Kemendagri adalah keberhasilan Pemprov NTB dalam meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Pada tahun 2025, NTB berhasil meraih skor 79 poin, sebuah indikator kinerja yang menggambarkan perbaikan sistemik pada manajemen ASN, pelayanan publik, hingga tata kelola anggaran.
”Peningkatan langkah pemberantasan korupsi yang terintegrasi ini merupakan kontribusi dari seluruh OPD. Ini membuktikan bahwa tata kelola di NTB terus membaik dan semakin akuntabel,” lanjutnya.
Musrenbang 2026 ini dipandang sebagai momentum paruh waktu yang vital dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Pemerintah pusat berharap hasil dari forum ini mampu melahirkan perencanaan yang lebih tajam, terutama dalam mengakselerasi target-target pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas di Bumi Gora.
