MATARAM — Penurunan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama di wilayah dengan prevalensi kasus yang relatif tinggi seperti Kabupaten Lombok Timur.
Meski secara akumulatif prevalensi stunting di tingkat Provinsi NTB berhasil ditekan hingga angka 12,5 persen pada triwulan II 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan bahwa program percepatan penurunan stunting memerlukan penanganan lebih intensif, terukur, dan berbasis data akurat.
Tegasan tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi NTB, Hj. Baiq Nelly Yuniarti, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Mataram, Kamis (29/10/2026).
Audit Strategis: Peta Prevalensi Stunting & Target Intervensi Pemprov NTB (2026)
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Tinjauan Capaian Daerah |
|---|---|
| Prevalensi Provinsi NTB | 12,5% (Triwulan II 2026) — Melampaui target nasional (17,2%) & target daerah (20,2%). |
| Kabupaten Terpopuler (Merah) | – Lombok Timur: 19,38% (Tertinggi di NTB) – Lombok Utara: 12,55% – Kabupaten Bima: 12,05% |
| Lokasi Fokus Intervensi | 40 Desa Berdaya prioritas penanganan gizi dan sanitasi lingkungan. |
| Tenggat Evaluasi Nasional | Pelaksanaan Survei Gizi Nasional pada April 2027. |
*Sumber: Diskominfotik & Bappeda Provinsi NTB (Data Diolah per 30 Oktober 2026)
Minta Kesiapan Menjelang Survei Gizi Nasional April 2027
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan bahwa penyelesaian masalah stunting merupakan tanggung jawab lintas sektor (cross-sectoral). Pihaknya mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota untuk memanfaatkan sisa waktu secara maksimal jelang Survei Gizi Nasional pada April 2027.
”Identifikasi kebutuhan dalam upaya penanganan stunting harus dilakukan secara terperinci agar intervensi berjalan efektif dan berbasis data. Kami berharap sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk memperkuat intervensi, khususnya di Kabupaten Lombok Timur,” ujar Baiq Nelly.
Lombok Timur Capai 19,38 Persen, Fokus Pemprov di 40 Desa Berdaya
Berdasarkan paparan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, Kabupaten Lombok Timur mencatatkan angka prevalensi stunting tertinggi di NTB yakni sebesar 19,38 persen. Angka ini disusul oleh Kabupaten Lombok Utara (12,55 persen) dan Kabupaten Bima (12,05 persen).
Guna menekan angka stunting di kawasan zona merah tersebut, Pemprov NTB mengarahkan fokus pada penguatan logistik gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, serta penetapan 40 Desa Berdaya sebagai lokasi prioritas penanganan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mengakselerasi target NTB bebas stunting secara menyeluruh.
