JAKARTA — Inovasi tata kelola berbasis digital “NTB Satu Data” sukses membawa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menembus peringkat lima besar nasional kategori Pemerintah Daerah Provinsi pada ajang bergengsi Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sesi paparan dan wawancara penilaian tingkat nasional disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).
Dalam paparannya, Ahsanul Khalik menegaskan komitmen Gubernur Iqbal dalam mentransformasi data dari sekadar produk administrasi menjadi fondasi utama pengambilan kebijakan publik (evidence-based policy). Pemprov NTB meyakini bahwa ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mustahil terwujud tanpa ketersediaan data yang valid dan terintegrasi.
Capaian & Pilar Inovasi NTB Satu Data pada SDGs Action Awards 2026
| Vektor Inovasi | Rincian Substantif & Target Indikator |
|---|---|
| Capaian Penghargaan | Tembus 5 Besar Nasional Kategori Pemprov di Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 (Bappenas). |
| Apresiasi & Proyeksi Indeks | Mengelola 932 dataset terintegrasi; Indeks Satu Data Indonesia (SDI) untuk NTB diproyeksikan menembus angka >90 pada 2026. |
| Presisi Kebijakan Publik | Verifikasi sasaran beasiswa/bantuan pendidikan, pemetaan difabel, & intervensi Program Desa Berdaya Transformatif. |
| Inklusivitas & Layanan Publik | Fasilitas dashboard tematik, visualisasi data spasial, serta fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. |
*Sumber: Dinas Kominfotik NTB (Data Diolah)
Meninggalkan Asumsi, Mengunci Presisi Program Desa Berdaya
Pemanfaatan platform NTB Satu Data terbukti mendongkrak ketepatan sasaran berbagai program prioritas daerah. Melalui verifikasi data spasial dan partisipatif, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya Transformatif serta penyaluran bantuan pendidikan dapat disalurkan secara objektif tanpa bias politik maupun administrasi.
Dengan proyeksi Indeks Satu Data Indonesia yang melampaui angka 90, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal berkomitmen memperkuat transparansi publik sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan betul-betul didasarkan atas kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
