JAKARTA — Di saat para menteri ekonomi sedang pening kepala mengatur rotasi jabatan di Lapangan Banteng, Presiden Prabowo Subianto justru memberikan kuliah umum mengenai seni berdiplomasi tingkat tinggi. Menanggapi riuhnya kritik soal hobinya melawat ke luar negeri, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia haram hukumnya menolak undangan dari para raksasa dunia seperti Donald Trump, Vladimir Putin, hingga Xi Jinping.
Bagi Prabowo, mendatangi panggilan para penguasa takhta global tersebut bukan urusan pelesiran, melainkan konsekuensi logis dari doktrin politik luar negeri bebas aktif: seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. “Jika Trump, Putin, Xi Jinping mengundang, berani saya tak datang?” seloroh sang Presiden retoris, menggambarkan betapa posisi Indonesia hari ini sangat seksi di mata geopolitik internasional.
Logika diplomasi Prabowo ini sekilas memang terdengar gagah dan penuh nyali. Menyeimbangkan posisi di antara Washington yang kapitalis, Moskow yang nasionalis, dan Beijing yang komunis membutuhkan kelihaian bermanuver sekelas penari balet di atas papan catur. Menolak undangan salah satu dari mereka sama saja dengan menaruh satu kaki kita di dalam lubang boikot ekonomi.
Namun, jika melihatnya dari sudut pandang warga biasa yang herannya tak habis-habis, agenda sowan antarlintas benua ini tentu kontras dengan kondisi domestik yang sedang dihantam inflasi terselubung. Publik di media sosial kerap menyentil: undangan para pemimpin dunia memang berani didatangi, tapi bagaimana dengan “undangan” jeritan kelas menengah yang kehabisan daya beli akibat harga bensin nonsubsidi yang baru saja naik?
Mengelola reputasi global memang penting agar Indonesia tidak dianggap sebagai negara dunia ketiga yang kuper. Namun, Istana juga perlu ingat bahwa panggung diplomasi terbaik adalah ketahanan ekonomi di dalam negeri. Kunjungan kehormatan ke Gedung Putih atau Kremlin akan terasa jauh lebih bertenaga jika saat pulang, sang Presiden membawa komitmen investasi konkret yang bisa langsung dirasakan di piring makan rakyat, bukan sekadar album foto jabat tangan formal yang menghabiskan kuota anggaran perjalanan dinas.
INFORMASI UTAMA
Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis diplomasi Indonesia yang tidak memihak blok mana pun demi menjaga stabilitas hubungan internasional. Laporan lengkapnya dapat diakses di Kompas.com.
