GETNEWS.CO.ID, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong adanya mekanisme verifikasi ketat terhadap organisasi nonpemerintah (NGO) dan lembaga filantropi yang menghimpun bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Langkah ini dinilai mendesak untuk menjaga akuntabilitas ditengah tingginya gelombang solidaritas publik domestik.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa audit dan verifikasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko penyelewengan dana. Industri kebajikan (charity industry) yang tumbuh subur dari sentimentasi konflik kerap menghadapi masalah klasik berupa kaburnya transparansi penyaluran di hilir.
”Perlu ada verifikasi terhadap NGO filantropi yang menggalang bantuan, sehingga amanah masyarakat benar-benar tersampaikan,” ujar Syahrul usai audiensi BKSAP dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Politikus Fraksi PKS tersebut menambahkan, tingginya animo masyarakat berinfak menuntut tata kelola yang bersih agar kepercayaan publik tidak ambruk. Selain isu transparansi donasi, parlemen juga menyoroti rumor aktivitas perdagangan bilateral informal dengan Israel yang dinilai kontradiktif dengan amanat konstitusi.
Tata Kelola Filantropi Transnasional
Penyaluran bantuan ke wilayah konflik seperti Gaza dan Tepi Barat memiliki kompleksitas logistik dan geopolitik yang tinggi. Tanpa adanya verifikasi resmi, pengelolaan dana berisiko terjebak pada inefisiensi atau benturan regulasi internasional mengenai pendanaan wilayah konflik.
DPR membidik tiga area pengawasan dalam arsitektur kelembagaan NGO ini:
- Sertifikasi Kelembagaan: Memastikan legalitas formal dan rekam jejak penyaluran lembaga penghimpun.
- Audit Aliran Dana: Tracing kepatuhan alokasi donasi agar tidak tergerus potongan operasional yang eksesif.
- Kemitraan Multilateral: Mendorong sinergi antara parlemen, pemerintah, dan lembaga otoritas keagamaan seperti MUI.
Audit Strategis Regulasi Filantropi
Seberapa siap instrumen tata kelola domestik mengawal dana solidaritas global ini? Berikut potret komparatif tata kelola yang diusulkan:
| Dimensi Pengawasan | Kondisi Aktual | Mekanisme Usulan (BKSAP) |
|---|---|---|
| Registrasi & Izin | Pendaftaran umum via Kemensos/Kemenkumham | Verifikasi khusus berbasis kepatuhan isu transnasional |
| Transparansi Publik | Laporan berkala sukarela (voluntary) | Audit kepatuhan penyaluran berkala oleh otoritas terkait |
| Risiko Operasional | Tinggi (potensi salah sasaran / tertahan logistik) | Mitigasi via integrasi diplomasi parlemen & pemerintah |
Desakan verifikasi ini menandai babak baru penataan akuntabilitas lembaga sosial di Indonesia. Ke depan, efektivitas bantuan kemanusiaan tidak lagi hanya diukur dari besarnya nominal kekayaan yang berhasil dikumpulkan dalam aksi-aksi galang dana, melainkan dari presisi dan bersihnya jalur distribusi hingga ke tangan penerima manfaat di garis depan perbatasan Palestina.
Foto cover: Anak Palestina (ANTARA)
Sumber: DPR.go.id
