GETNEWS+ – Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali diguncang aksi nyata pemberantasan korupsi. Pada Selasa (13/1) pagi hingga petang, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di kantor pusat otoritas pajak tersebut. Langkah ini dilakukan guna mencari bukti-bukti tambahan terkait dugaan suap pengaturan pajak korporasi yang melibatkan oknum di jajaran internal.
Bagi GetNews, penggeledahan yang berlangsung selama berjam-jam ini bukan sekadar rutinitas hukum. Ini adalah pengingat keras atas narasi Paradoks Indonesia: bahwa di saat negara sedang berjibaku mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk program kesejahteraan, justru ada tangan-tangan di dalam yang diduga kuat memotong aliran dana tersebut demi keuntungan pribadi.
Juru Bicara KPK dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa tim di lapangan telah menyita sejumlah dokumen digital dan catatan keuangan.
“Kami terus melakukan pendalaman terkait pola-pola pengaturan pajak yang merugikan keuangan negara. Penggeledahan hari ini (13/1) adalah bagian dari komitmen KPK untuk memastikan setiap rupiah pajak rakyat masuk ke kas negara tanpa diskon suap,” ujar sumber internal KPK.
Reformasi birokrasi di tubuh Kemenkeu kini benar-benar diuji. Jika lubang suap pajak ini tidak ditutup secara radikal, maka program-program ambisius pemerintah seperti Sekolah Rakyat hanya akan menjadi proyek yang kekurangan napas fiskal. Rakyat tidak boleh terus diminta patuh sementara oknum di atas asyik mengatur “diskon” pajak melalui jalur belakang.
