MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) secara resmi merebut panggung diplomasi lingkungan internasional demi mengamankan status UNESCO Global Geoparks (UGGp) untuk kawasan Tambora. Dalam presentasi krusial di hadapan panelis UNESCO, Rabu (13/5), Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen geopolitik hijau daerah dengan memosisikan konservasi sebagai episentrum absolut dari cetak biru pembangunan Tambora.
Perisai Sambung di Sisi Teluk Saleh
Langkah Pemprov ini bukan sekadar mengejar legitimasi stempel global. Di dalam draf yang dipaparkan, ekosistem perairan Teluk Saleh—yang baru saja diproteksi ketat lewat regulasi perlindungan Hiu Paus—ditempatkan sebagai variabel penyangga (buffer zone) yang vital bagi eksistensi biodiversitas daratan Tambora. Integrasi lanskap laut-darat ini menjadi benteng pertahanan ekologis yang kokoh untuk menangkal laju kerusakan lingkungan di Pulau Sumbawa.
Kapitalisasi Pengalaman Rinjani
”We don’t start from the scratch,” tegas Gubernur Iqbal di hadapan panel penilai. Kalimat ini mengirimkan sinyal tajam mengenai kematangan manajerial NTB. Pengalaman mengelola Rinjani UGGp, yang terbukti sukses mempertahankan status Green Card, dijadikan modalitas dan replika sistem tata kelola untuk Tambora. Dengan rekam jejak tersebut, Pemprov ingin meyakinkan dunia bahwa mereka mampu mengawinkan tiga pilar utama: perlindungan situs geologi purba, penjagaan ekosistem, dan distribusi kesejahteraan yang adil bagi masyarakat lingkar Tambora.
