JAKARTA — Ambisi pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi perdesaan secara instan melalui pendekatan semi-militer berujung pada petaka kemanusiaan yang teramat memilukan. Kematian lima orang calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) seketika memicu gelombang kecaman dan perdebatan sengit mengenai desain pelatihan program tersebut.
Tragedi gugurnya para pemuda ini memantik reaksi keras dari kalangan pengamat yang menilai adanya salah kaprah fundamental dalam metodologi pembinaan SDM ekonomi siber. Pengamat koperasi senior, Suroto, menegaskan bahwa meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ini merupakan persoalan sistemik sangat serius yang wajib dievaluasi secara menyeluruh tanpa ada yang ditutup-tutupi.
INFORMASI UTAMA
Insiden fatal dalam program pembentukan manajer koperasi Merah Putih ini memicu desakan pembentukan tim investigasi independen lintas sektoral. Laporan draf perkara pembinaan fisik ini disadur dari portal berita Tribunnews.com.
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) tersebut menilai para peserta—yang sejatinya merupakan kelompok terdidik bidang manajemen dan ekonomi—sejak awal sama sekali tidak dipersiapkan, baik secara fisik maupun mental, untuk menembus indoktrinasi pendidikan berstandar latihan militer berskala penuh. “Jadi ini tidak dapat ditoleransi, harus ada investigasi independen untuk menyelidiki dari design Diklat hingga pelaksanaannya, dan panitia serta penanggung jawab dalam hal ini Kemenhan harus segera memberikan sanksi tegas,” cecar Suroto pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Logika penguasa yang mencampuradukkan urusan manajerial koperasi dengan doktrin militeristik ini memperlihatkan draf kebijakan yang kian ugal-ugalan dan serampangan di tingkat elite pusat. Ketika aliansi akademisi BEM UI sedang bertarung habis-habisan di Mahkamah Konstitusi melalui Amicus Curiae untuk memprotes keterlibatan yayasan TNI-Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tragedi di barak latihan ini seolah mengonfirmasi bahaya nyata dari menggejalanya militerisasi urusan sipil-ekonomi. Memaksa sarjana penggerak desa berjemur dan merangkak di bawah tekanan fisik ekstrem tidak akan otomatis membuat mereka paham cara menghitung sisa hasil usaha (SHU) atau mengurai benang kusut tengkulak di pesisir nelayan.
Kasus ini menjadi pukulan telak yang telanjang bagi citra kabinet di mata kelas menengah. Di saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja mengaku “berdosa” karena mengeringkan dana transfer daerah hingga membuat upah guru honorer sekarat, Kementerian Pertahanan justru tampak ceroboh menghamburkan anggaran taktis demi menggelar diklat maut yang mencabut nyawa anak bangsa. Jika Presiden Prabowo Subianto tetap bersikeras mempertahankan gaya hidup komando dalam mengelola instrumen ekonomi kerakyatan tanpa mau repot memperhatikan detail keselamatan sosiologis, jangan heran jika program-program Merah Putih ini ke depan tidak lagi dipandang sebagai berkas pembangunan, melainkan sebagai mesin pembunuh idealisme pemuda daerah.
