ADA ADEGAN KLASIK dalam sinetron birokrasi kita: seorang tokoh utama dengan gagah berani membagi-bagikan janji mulia di panggung megah, sementara penagih utang di belakang panggung sudah mengasah golok karena dompetnya kosong.
Ironi tragis itulah yang kini tengah dimainkan secara nyata di panggung otonomi daerah tahun 2026. Dua tahun lalu, pemerintah pusat dengan penuh percaya diri merekrut lebih dari satu juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angin surga berhembus kencang, tenaga honorer massal diangkat menjadi aparatur sipil negara. Masalah selesai? Tentu saja belum. Ada satu klausul cetak tipis yang sengaja disembunyikan di balik amplop pengangkatan: urusan gaji dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Dua tahun berselang, tagihan itu datang menagih. Alih-alih mendapat suntikan dana segar untuk membayar jerih payah para pegawai baru ini, pemda justru mendapati dana transfer ke daerah dipangkas secara ugal-ugalan oleh pusat. Hasilnya? Pemda seketika megap-megap kekurangan oksigen finansial, dan ribuan PPPK di berbagai penjuru negeri mendadak dilanda kecemasan tingkat dewa.
Pilihan Simalakama: Potong Gaji PNS atau Kirim PPPK Pulang Kampung?
Kini, sejumlah pemerintah daerah sudah resmi melambaikan tangan ke kamera alias menyerah pada keadaan. Pilihan yang tersedia di hadapan para kepala daerah benar-benar berada di ujung tanduk: memangkas gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada, atau merumahkan para PPPK yang baru saja merasakan manisnya seragam dinas.
Lebih mengenaskannya lagi, hasil simulasi penghematan dari pemangkasan gaji ASN itu ternyata hanya cukup untuk menambal sulam gaji PPPK sampai Agustus 2026 ini saja. Setelah bulan ini lewat? Silakan berdoa bersama atau mencari sponsor mandiri.
Tentu saja, drama gagal bayar gaji pegawai ini hanyalah permukaan dari gunung es kekacauan fiskal. Efek dominonya merembet ke mana-mana:
- Infrastruktur Mangkrak: Proyek pembangunan dan perbaikan jalan raya, puskesmas, hingga sekolah terpaksa dihentikan karena anggarannya disedot untuk urusan lain.
- Pelayanan Publik Tiarap: Sejumlah layanan dasar masyarakat di daerah mulai tersendat akibat kas daerah yang benar-benar kering kerontang tanpa sisa.
Tumbal Anggaran Demi Ambisi Program Populis
Usut punya usut, badai finansial yang melanda daerah ini bukan sekadar salah urus lokal. Keuangan negara memang sedang megap-megap akibat penerimaan pajak yang lesu, ditambah beban pokok dan bunga utang raksasa yang wajib dibayar setiap tahun tanpa boleh minta cicil.
Namun, di tengah kondisi kas negara yang kembang-kempis, program-program andalan era Presiden Prabowo Subianto—seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih—tetap harus berjalan mulus demi menjaga imej politik di tingkat pusat. Konsekuensinya? Anggaran daerah pun dipangkas demi menambal ambisi populis tersebut.
Pemerintah pusat boleh saja bertepuk tangan karena program prioritasnya sukses tersaji di atas piring rakyat. Namun di daerah, para pegawai pemerintah hanya bisa menatap layar ATM dengan tatapan kosong, merenungkan nasib apakah negara masih ingat pada keringat mereka bulan depan.
Jika pola hubungan pusat dan daerah terus begini, slogan otonomi daerah tampaknya perlu sedikit direvisi: Pusat yang bikin pesta, daerah yang disuruh cuci piring kotor!
