Realisasi penyaluran anggaran belanja langsung APBN ke Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menembus Rp7 triliun hingga akhir September 2026 menjadi sinyal kuat besarnya ketergantungan ritme ekonomi daerah terhadap stimulus fiskal pusat. Namun, di balik angka fantastis tersebut, struktur alokasi anggaran menampilkan potret kebijakan yang timpang: konsumsi sosial berskala masif mendominasi ruang belanja, sementara sektor penguat produktivitas jangka panjang bergerak lebih terbatas.
Dari total Rp7 triliun yang mengucur langsung ke Nusa Tenggara Barat, porsi terbesar terhisap oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan Rp4,6 triliun atau sekitar 65,7 persen dari keseluruhan realisasi belanja langsung. Disalurkan melalui 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 1,86 juta penerima manfaat, program ini secara politik melayani janji kesejahteraan rakyat secara instan.
Secara makro-ekonomi, injeksi dana gizi cair dalam jumlah jumbo ini memang berpotensi menciptakan multiplier effect jangka pendek bagi pemasok bahan pangan lokal. Namun, terdapat jurang yang mencolok ketika membandingkan belanja konsumtif MBG dengan penguatan aset fisik dan ekonomi kerakyatan:
- Efek Ketimpangan Alokasi Aset: Di saat MBG menyerap Rp4,6 triliun, program pembiayaan hunian rakyat (FLPP) dalam kerangka Program 3 Juta Rumah hanya mencatatkan realisasi Rp299 miliar (2.241 unit rumah). Ketimpangan ini menunjukkan fokus anggaran yang jauh lebih condong pada belanja barang konsumtif ketimbang pembentukan modal tetap atau penyediaan aset jangka panjang bagi MBR.
- Kesiapan Ekosistem Koperasi Desa: Pembentukan 1.172 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berbadan hukum di NTB—dengan Lombok Timur sebagai basis terbanyak (255 unit)—merupakan langkah kelembagaan yang positif. Kendati demikian, volume transaksi yang baru menyentuh Rp2,89 miliar dari 232.681 transaksi menunjukkan bahwa entitas ekonomi desa ini masih berada di fase awal dan belum memiliki skala ekonomi yang cukup kuat untuk menopang rantai pasok program besar seperti MBG.
Audit Strategis: Realisasi Belanja Langsung APBN di NTB (Per 30 September 2026)
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Data Realisasi DJPb NTB |
|---|---|
| Total Belanja Langsung APBN | Rp7 Triliun (Penyaluran langsung dari Pemerintah Pusat ke wilayah NTB per 30 September 2026). |
| Alokasi Utama (MBG) | Rp4,6 Triliun (65,7% dari total anggaran) disalurkan via 856 SPPG untuk 1,86 juta penerima manfaat. |
| Sektor Perumahan (FLPP) | Rp299 Miliar terealisasi melalui 7 bank penyalur & 138 pengembang (2.241 unit rumah di 181 titik lokasi). |
| Ekonomi Kerakyatan (KDMP) | 1.172 Koperasi Desa Merah Putih berbadan hukum (Lotim terbanyak: 255 unit), transaksi 232.681 bernilai Rp2,89 miliar. |
*Sumber: Kanwil DJPb Provinsi NTB (Data Diolah per Oktober 2026)
Mengucurkan triliunan rupiah uang APBN ke daerah adalah satu hal, tetapi memastikan bahwa dana tersebut tidak sekadar numpang lewat sebagai konsumsi harian adalah tantangan sesungguhnya. Tanpa adanya integrasi ketat antara pasokan Koperasi Desa (KDMP) dengan kebutuhan SPPG dalam MBG, alokasi anggaran senilai Rp4,6 triliun tersebut berisiko hanya menjadi penopang instan tanpa meninggalkan jejak kemandirian ekonomi yang permanen bagi masyarakat NTB.
Emha Firmansyah/Ofan Ramadhani
