IRONI dalam tata kelola keuangan dan prioritas pimpinan negara kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Kali ini, kritikan pedas datang dari pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, yang menguliti kontras tajam antara gaya kunjungan luar negeri pemerintah dan penanganan bencana di dalam negeri.
Sorotan tajam Connie tertuju pada gelaran Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Senin (17/8/2026). Di tengah kemegahan pesta rakyat memperingati HUT ke-81 RI yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran menteri kabinet, pemandu acara menyisipkan pengumuman penggalangan dana bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pemindai kode QR. Pemerintah menetapkan target donasi dari masyarakat sebesar Rp 2 miliar.
”Ke Paris Tanpa Ragu, Ke NTT Pakai ‘Persiapan Matang'”
Di mata Connie, metode open donation memakai QR code di tengah acara mewah kenegaraan ini adalah sebuah lelucon kebijakan yang sangat tidak peka. Ia mempertanyakan logika anggaran pemerintah yang terkesan sangat gampang mengeluarkan dana APBN untuk penerbangan luar negeri, tetapi mendadak mengandalkan kantong rakyat saat warga sendiri tertimpa bencana.
Connie mencatat, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali kunjungan kerja ke Paris sejak dilantik hingga pertengahan tahun 2026. Semua perjalanan dinas antarkontinental tersebut dibiayai penuh oleh uang negara.
Tak hanya soal anggaran, Connie juga menyentil balik pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut bahwa agenda Presiden untuk meninjau langsung korban gempa NTT “membutuhkan persiapan yang matang.”
“Mengapa kalau ke Paris tidak butuh persiapan matang, sementara untuk mendatangi rakyat sendiri yang sedang tertimpa musibah gempa di NTT alasannya harus pakai persiapan matang?” kritik Connie tajam.
Antara Protokoler Istana dan Empati Darurat Bencana
Kritikan Connie membongkar persoalan mendasar dalam prioritas komunikasi dan aksi pemerintah. Bagi masyarakat luas, kontras ini menyajikan pemandangan yang amat ganjil:
- APBN untuk Diplomasi, QR Code untuk Korban Bencana: Negara terkesan sangat siap mengalokasikan anggaran besar demi agenda diplomasi di kota mode dunia, namun mendadak memutar topi open donasi Rp 2 miliar untuk penanganan darurat bencana alam di tanah air.
- Standard Ganda Kunjungan: Istana terkesan memberikan prosedur kilat bagi agenda luar negeri, namun mendadak sangat birokratis dan penuh pertimbangan formalis saat harus mendatangi warga yang sedang menderita di daerah terpencil.
Ketika rakyat di lokasi bencana merintih membutuhkan kehadiran dan aksi cepat kepala negara, mengedorkan kode QR di tengah panggung pesta mewah Jakarta bukan sekadar memperlihatkan masalah prioritas anggaran—tapi juga tontonan kemiskinan empati dari para elite penguasa.
