MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah. Rapat yang berlangsung pada Senin (24/8) tersebut menetapkan empat arah kebijakan strategis guna membenahi tata kelola pemerintahan dan mempercepat penanganan isu-isu daerah.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa penataan ini berfokus pada efisiensi kerja dan kecepatan respons pelayanan publik. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan NTB serta formulasi rekonstruksi cagar budaya Desa Adat Sade menjadi agenda prioritas yang langsung dikawal oleh Pemprov NTB.
Audit Strategis: Empat Fokus Utama Hasil Rapim Pemprov NTB
| Fokus Kebijakan | Rincian Program & Skema Operasional |
|---|---|
| Manajemen Talenta ASN | Penataan aparatur berbasis prestasi dan rekam jejak untuk pengembangan karier serta optimalisasi layanan. |
| Penguatan Koordinasi Inter-Lembaga | Peningkatan komunikasi dan pengawasan sejak dini antar-perangkat daerah sebagai satu kesatuan pelayanan. |
| Pembentukan Satgas Kebencanaan | Pembentukan Satgas khusus terstruktur (medis hingga logistik) dengan agenda simulasi rutin berkala tiap 6 bulan. |
| Rekonstruksi Desa Adat Sade | Perumusan model rekonstruksi kolaboratif bersama masyarakat adat guna menjaga keaslian arsitektur dan identitas budaya Sasak. |
*Sumber: Humas Pemerintah Provinsi NTB / ntbprov.go.id (Data diolah)
Melalui pembenahan mesin birokrasi ini, Pemprov NTB berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, tanggap, serta proaktif dalam merespons kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
