PERAYAAN HUT ke-81 Republik Indonesia rupanya meninggalkan residu politik yang cukup hangat. Bukannya menyatu dalam euforia kemerdekaan, ruang publik justru disuguhi adu narasi antara teriakan lantang mahasiswa di jalanan dan amunisi konten dari akun media sosial resmi negara.
Semua bermula ketika aksi mahasiswa bertajuk #MerebutKemerdekaan menggelar mimbar bebas di dekat kawasan Bundaran HI. Dalam potongan video yang viral di media sosial, seorang orator orator mahasiswa tanpa ragu melontarkan kritik keras dan meneriakkan kata “Prabowo bedebah” serta melabeli Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang gagal.
Tak butuh waktu lama bagi Istana untuk membalas. Akun resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) mengunggah video tandingan dengan thumbnail provokatif:
“IRONI DEMO ‘PRABOWO BEDEBAH’ — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN.”
Seketika, unggahan tersebut memicu badai tanggapan dari publik.
Narasi Biner: Antara Massa Karnaval dan Suara Kritis Jalanan
Langkah Komunikasi Publik Sekretariat Kabinet ini dinilai sejumlah warganet sangat problematis. Penjajaran antara 500 ribu warga perayaan HUT RI dengan aksi kritis mahasiswa menciptakan bentukan narasi biner yang menyesatkan: seolah-olah rakyat dibagi menjadi dua kubu—mereka yang “mencintai presiden” lewat perayaan, dan mereka yang “membenci presiden” lewat demonstrasi.
Padahal, secara logika sederhana, hadirnya ratusan ribu warga dalam pawai atau karnaval HUT RI adalah bentuk partisipasi dalam pesta rakyat tahunan negara, bukan sertifikat dukungan politik agregat kepada personal kepala negara. Membenturkan euforia perayaan nasional dengan kritik politik mahasiswa terkesan sebagai upaya mengerdilkan substansi tuntutan jalanan.
Di Antara Kritik Politik dan Duka Gempa NTT
Sorotan publik semakin tajam karena framing media sosial ini hadir di momen yang kurang tepat secara empati nasional. Di saat yang sama, Indonesia sedang dihantam beruntun oleh bencana alam, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kehadiran Presiden Prabowo yang belum meninjau langsung lokasi gempa NTT—meski Istana menyatakan penanganan lapangan tetap berjalan dan jadwal kunjungan masih dipertimbangkan—membuat unggahan konten “adu popularitas” tersebut terasa makin hambar bagi publik yang sedang berduka.
Etika Komunikasi Akun Resmi Negara
Fenomena ini pada akhirnya menyisakan pertanyaan mendasar mengenai etika dan fungsi utama akun media sosial milik lembaga negara. Apakah akun Sekretariat Kabinet bertindak sebagai saluran informasi publik yang netral dan mendinginkan suasana, atau justru berfungsi tak ubahnya tim influencer politik yang reaktif merespons kritik warga?
Ketika institusi resmi negara terbiasa membalas kritik warga dengan narasi adu jumlah massa, ruang publik tidak sedang diajak berdialog, melainkan diseret ke dalam panggung komedi politik yang memprihatinkan.
