JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pemerintah segera merumuskan langkah konkret guna membendung pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah melampaui level psikologis Rp17.503 per dolar Amerika Serikat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026. Puan mewanti-wanti agar fluktuasi mata uang ini tidak menyeret ekonomi nasional ke jurang keterpurukan.
“Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk,” tegas Puan kepada awak media.
Politikus PDI Perjuangan ini juga meminta Pemerintah untuk tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, melainkan menyiapkan bantalan antisipasi hingga tahun 2027. Hal ini krusial mengingat DPR akan segera masuk dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta postur APBN 2027.
Menurut Puan, instabilitas rupiah saat ini tidak lepas dari tekanan hebat kondisi geopolitik global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas. Ia meminta Bank Indonesia (BI) bertindak responsif dalam menjaga volatilitas pasar agar dinamika global tidak merusak fondasi ekonomi domestik.
“Terkait hal itu, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang,” pungkasnya, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi ketidakpastian global.
STRATEGIC AUDIT: KRISIS NILAI TUKAR & FISKAL
| Indikator Ekonomi | Status/Target |
|---|---|
| Nilai Tukar USD/IDR | Rp17.503 (Mei 2026) |
| Fokus Legislasi | KEM-PPKF & APBN 2027 |
| Faktor Eksternal | Geopolitik Timur Tengah |
| Rekomendasi DPR | Intervensi BI & Mitigasi Fiskal |
Analysis: Getnews Data Intelligence Unit | Macroeconomic Update 2026.
