JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyoroti maraknya investor yang membatalkan rencana investasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Sari menilai iklim investasi harus dijaga agar tetap sehat, objektif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi. Persoalan menjadi serius ketika pemberitaan mengenai masyarakat pesisir dan nelayan dibangun secara negatif oleh kelompok tertentu, sehingga membentuk persepsi buruk yang membuat investor takut masuk.
Audit Strategis: Isu Investasi & Pesisir Pati
| Faktor Kunci | Detail Pernyataan & Kebijakan |
|---|---|
| Tokoh & Jabatan | Sari Yuliati (Wakil Ketua DPR RI / Pimpinan DPR Koordinator Ekuinku). |
| Lokasi & Waktu | Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). |
| Poin Utama | Dampak negatif framing pemberitaan terhadap pembatalan investasi dan perlindungan ekonomi nelayan Pati. |
*Sumber: DPRRI.go.id / Dokumentasi Parlemen (Data diolah)
”Yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir,” ujar Sari dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan ormas masyarakat Pati di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2026.
Meski menilai kritik sebagai hal yang wajar dalam demokrasi, politikus Partai Golkar ini mengingatkan agar kritik disampaikan berdasarkan data dan fakta. Ia menegaskan, kawasan pesisir Pati memiliki potensi ekonomi besar yang semestinya dikembangkan melalui investasi sehat dan berkelanjutan yang tetap melindungi nelayan.
Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk duduk bersama mencari titik temu, serta meminta agar informasi mengenai kondisi investasi di Pati disampaikan secara proporsional demi mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
