Menteri Abdul Mu’ti Terbitkan SE No. 7/2026: Angin Segar bagi 237 Ribu Guru Honorer

​JAKARTA — Di tengah sengkarut penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memicu kecemasan di berbagai daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah diskresi strategis. Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah pusat memberikan legalitas bagi pemerintah daerah untuk tetap menugaskan guru honorer di sekolah negeri.

​Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas layanan pendidikan nasional agar tidak lumpuh selama masa transisi penataan tenaga kontrak. Berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024, Indonesia masih bergantung pada 237 ribu lebih guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah-sekolah pelat merah.

​Kebijakan di bawah komando Menteri Abdul Mu’ti ini disambut dengan kelegaan luar biasa oleh para pendidik dari berbagai penjuru tanah air, mulai dari Bali hingga Bengkulu.

​Anak Agung Sagung Istri Pramita Sukma, guru non-ASN di SMP Negeri 2 Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, menyebut regulasi ini sebagai suntikan moral yang krusial. Menurutnya, kepastian hukum ini membuat para guru di daerah bisa kembali fokus mengajar tanpa dibayangi ketakutan akan pemutusan hubungan kerja sepihak.

​”Kami berkomitmen mendukung kebijakan ini dengan tanggung jawab dan dedikasi. Semoga kebijakan ini berdampak positif bagi kemajuan pendidikan, khususnya di daerah kami,” ujar Pramita melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu, 17 Mei 2026.

​Rekan sejawatnya di sekolah yang sama, Ni Putu Yeni Pramita, menambahkan bahwa SE Nomor 7 Tahun 2026 ini menghapus keragu-raguan pemerintah daerah dalam mengalokasikan tugas mengajar. “Melalui surat edaran ini, pemerintah daerah kini memiliki landasan hukum yang klir selama masa transisi,” katanya.

​Dampak psikologis yang sama dirasakan di Sumatra. Prengki Mahendra, guru di SD Negeri 10 Kepahiang, Bengkulu, mengaku sempat didera kecemasan massal bersama rekan-rekan honorer lainnya terkait masa depan dapur mereka.

​Bagi Prengki, surat edaran ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap keringat para guru honorer yang bertahun-tahun menambal keterbatasan kuota guru PNS di daerah.

​”Hari ini saya merasa lebih tenang dan lega. Bagi saya, surat edaran ini bukan sekadar lembaran kertas, tetapi pengakuan atas pengabdian kami di ruang-ruang kelas. Kami merasa memiliki pegangan hukum yang kuat untuk terus mengajar tanpa rasa cemas,” aku Prengki penuh emosional.