Lombok Tengah, Getnews- “Tak boleh ada yang tertinggal.” Kalimat itu menjadi penegasan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal) saat meninjau Desa Pandan Indah, Mangkung, dan Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7/2026).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan Program Desa Berdaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang dibarengi penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, rehabilitasi RTLH, dan pemberdayaan ekonomi.
Menurut Miq Iqbal, pesatnya pembangunan di kawasan selatan dengan hadirnya Mandalika harus menjadi peluang bagi warga sekitar untuk sejahtera, bukan justru tertinggal.
“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov NTB mengalokasikan hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif untuk 350 kepala keluarga di Desa Mangkung dan Sengkol. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha sesuai potensi masing-masing keluarga, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas.
Khusus di Desa Mangkung, 380 calon penerima manfaat juga mendapat paket kebutuhan dasar berupa kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.
Miq Iqbal bersama jajaran OPD bahkan mendatangi langsung rumah warga penerima, di antaranya Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.
Kepala Desa Sengkol Satria Wijaya Sarap mengatakan, sepanjang 2026 desanya menerima tiga dukungan dari Pemprov NTB: bantuan CSR Bank NTB Syariah Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Sengkol Rp400 juta, serta Rp300 juta melalui Program Desa Berdaya yang dimanfaatkan untuk peternakan ayam petelur oleh 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda.
Selain ekonomi, Pemprov NTB juga bergerak mengantisipasi kekeringan tahunan di Lombok Selatan. Bersama BNPB, Pemprov melakukan asesmen pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan. Sementara itu, mobil tangki Dinsos, BPBD, dan Biro Umum disiagakan untuk distribusi air bersih.
Di sektor infrastruktur, Pemprov bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) mempercepat perbaikan check dam yang rusak, peninggian elevasi jembatan lama, dan pembangunan tanggul pengaman sungai untuk mengurangi risiko banjir.
Untuk permukiman, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dipercepat dengan target enam unit selesai dalam seminggu. Pemprov juga mengalokasikan anggaran revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai penunjang kawasan pariwisata.
