MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH dengan status Hak Milik (SHM) ternyata tidak otomatis membuat Anda menjadi raja diraja yang bebas melakukan apa saja di atas lahan sendiri. Kasus hukum yang menimpa seorang pria di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, baru-baru ini sukses membuat publik dan jagat maya geleng-geleng kepala sekaligus mengelus dada.
Bagaimana tidak, niat hati mengubah lahan sawah miliknya menjadi tambak udang vannamei berujung pada penangkapan oleh aparat kepolisian. Tak main-main, sang pemilik lahan kini diancam hukuman penjara lima tahun dan denda Rp1 miliar karena dituduh memicu kerugian negara sebesar Rp32 miliar di atas tanah yang dibelinya sendiri.
INFORMASI UTAMA
Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan ilegal di Jawa Tengah menegaskan bahwa hak privat tetap wajib tunduk pada regulasi tata ruang nasional. Laporan mendalam mengenai kasus agraria ini disadur dari Detik.com.
Bagi masyarakat awam, jerat hukum ini sekilas terasa sangat tidak adil dan super aneh. Logikanya: tanah punya sendiri, menanam modal sendiri, beli pupuk sendiri, dan tidak pernah menggunakan uang sepeser pun dari kas pemerintah, tetapi mengapa giliran dijadikan tambak justru dianggap sebagai kriminal?
Berikut adalah bedah masalah kasus tersebut dari kacamata hukum dan tata ruang yang ketat:
1. Misteri Angka Kerugian Rp32 Miliar
Nilai fantastis Rp32 miliar yang dituduhkan polisi rupanya bukan nominal pajak yang digelapkan atau dana korupsi APBD. Angka tersebut merupakan taksiran murni biaya restorasi atau pemulihan lahan. Tambak udang vannamei membutuhkan air payau dengan kadar salinitas (keasinan) tinggi yang sangat merusak struktur tanah. Jika kelak tambak ini berhenti beroperasi, tanah tersebut dipastikan mati total dan membutuhkan biaya raksasa untuk mengembalikan unsur haranya agar bisa ditanami padi kembali.
2. Sawah Terkunci Status LP2B
Meskipun mengantongi sertifikat hak milik, secara hukum tata ruang wilayah tersebut sudah dikunci sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Regulasi ini dibuat agar negara tidak kehilangan areal persawahan produktif demi mencegah ancaman krisis pangan nasional.
3. Udang Bukan Beras
Banyak pembelaan menyebut udang juga bagian dari ketahanan pangan. Namun faktanya, beras adalah urat nadi kehidupan ratusan juta perut rakyat Indonesia. Jika pasokan beras menipis, negara bisa lumpuh, sedangkan udang vannamei mayoritas hanyalah komoditas bisnis ekspor kelas atas. Jika semua petani dibebaskan menyulap sawah menjadi tambak demi mengejar keuntungan pribadi, pasokan beras lokal akan habis.
4. Akrobat Izin dan Manipulasi Koordinat
Pria ini juga melakukan pelanggaran administrasi yang fatal. Pihak kepolisian menemukan bahwa pelaku memang memiliki izin usaha, namun lokasi tambak yang dieksekusi berada jauh di luar titik koordinat yang disetujui. Parahnya lagi, praktik bisnis komersial ini terbukti tidak pernah menyetorkan kontribusi pajak kepada pemerintah daerah.
Kasus di Batang ini menjadi peringatan keras dan bukti nyata bagi kita semua bahwa hak milik pribadi tetap memiliki fungsi sosial. Kebebasan individu tetap harus tunduk pada aturan tata ruang dan hukum yang lebih besar demi menjaga keberlangsungan hidup serta ketahanan pangan generasi yang akan datang.
