JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero) dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Langkah strategis ini menempatkan efisiensi operasional dan ambisi akselerasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai pilar utama peta jalan transisi energi nasional.
Disrupsi Model Bisnis dan Intervensi Danantara
Mandat Presiden tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga merombak fondasi finansial BUMN kelistrikan tersebut. Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memimpin audit dan pembenahan struktur bisnis PLN mengindikasikan adanya evaluasi mendalam atas efisiensi biaya operasional dan beban subsidi kelistrikan yang selama ini menekan APBN.
Melalui sinergi bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, restrukturisasi ini ditargetkan mampu memangkas pemborosan rantai pasok energi serta memperkuat rencana cadangan (backup plan) sistem kelistrikan nasional. Pembenahan infrastruktur transmisi juga menjadi prioritas guna mengantisipasi gangguan teknis regional dan mendukung integrasi jaringan listrik EBT yang bersifat intermiten.
Navigasi Risiko Ketahanan Energi
Di saat yang sama, Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi memastikan ketahanan BBM nasional berada pada tingkat aman dengan durasi pasokan 16 hingga 18 hari. Kendati demikian, target penambahan 100 GW energi surya mengharuskan adanya kepastian insentif investasi, reformasi regulasi RUU Migas, serta kesiapan teknologi penyerapan tenaga surya skala masif (utility-scale solar grid).
Keberhasilan poyek transmisi dan diversifikasi EBT ini akan menentukan posisi Indonesia dalam persaingan hilirisasi industri hijau global, sekaligus memutus ketergantungan pada energi fosil secara terukur.
