MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama DPRD Provinsi NTB resmi menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada Jumat, 18 September 2026. Kesepakatan ini diambil sebagai penyesuaian strategis untuk memprioritaskan pelayanan publik di tengah kondisi efisiensi fiskal daerah.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyatakan bahwa perubahan anggaran ini disiapkan untuk memastikan program-program prioritas penanganan dampak lingkungan dan penguatan ekonomi daerah dapat segera terealisasi tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Tiga Pilar Prioritas Perubahan APBD 2026
Pengalokasian anggaran dalam Perubahan APBD 2026 difokuskan pada tiga sektor utama yang berdampak langsung pada masyarakat dan perekonomian kawasan:
- Penanganan Bencana Kemarau Panjang: Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) diperkuat untuk intervensi krisis air bersih, distribusi logistik, serta perlindungan ketahanan pangan di wilayah-wilayah terdampak kekeringan ekstrem.
- Dukungan Operasional MotoGP Mandalika 2026: Penyertaan anggaran difokuskan pada optimalisasi dampak ekonomi lokal dan tata kelola pariwisata. Seluruh tenaga volunteer dan marshal pada gelaran tahun ini dipastikan 100% menggunakan talenta lokal NTB.
- Konsolidasi Fiskal & Tata Kelola: Penataan manajemen risiko keuangan, efisiensi aset berbasis digital, serta intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga ketahanan anggaran daerah.
Audit Strategis GetNews: Evaluasi Postur Perubahan APBD 2026
| Sektor Anggaran | Tantangan Operasional & Risiko | Rekomendasi Pelaksanaan |
|---|---|---|
| BTT & Kekeringan | Lambatnya pencairan BTT dapat memperluas dampak krisis air bersih di kawasan rawan kekeringan. | Penyederhanaan birokrasi pencairan BTT dan pemetaan distribusi tangki air bersih berbasis data Geospasial. |
| Event MotoGP Mandalika | Potensi leakage ekonomi jika UMKM lokal tidak terintegrasi dengan ekosistem rantai pasok ajang balap. | Standardisasi pelatihan marshal lokal dan penyediaan zona komersial khusus produk lokal tanpa biaya sewa tinggi. |
| Optimalisasi PAD | Ketergantungan pada dana transfer pusat yang tinggi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. | Digitalisasi retribusi daerah dan pemanfaatan aset idle untuk meningkatkan pendapatan mandiri daerah secara berkelanjutan. |
